Home  |  Aspirasi  |  Layanan  |  Produk Hukum  |  Data Pejabat  |  Pusat Data   |  Kontak  |  Webmail  |  Ganti Password
www.subang.go.id
  Menu Utama  
  Pemerintahan  
  Potensi  
  Pariwisata  
  Informasi LPSE  
  Info Keuangan Daerah  
Informasi Lainnya
 
 
 
   
BERITA
 
 
 
Posting : 2012-09-26
RAPAT BAKOHUMAS TINGKAT KABUPATEN SUBANG
 
(Diskominfo / Bag. Humas Subang)
Mengenai keterbukaan informasi bagi badan publik menghadapi berbagai tantangan. Untuk menghadapinya perlu penanganan yang baik sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang, Dr. H. Kamal Ma'ruf, S.E., M.Si. dengan adanya UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan peluang baik. Untuk itu diperlukan pemahaman yang baik pada UU tersebut.
 
"Kita tidak perlu takut untuk bekerja tinggal kita memilah hal-hal yang perlu dipublikasikan atau tidak berdasarkan peraturan dan undang-undang," ujar Kamal dalam sambutannya pada Rapat Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Tingkat Kab. Subang di aula Kantor Dinas Kominfo, Rabu (26/9). Pertemuan tersebut dihadiri oleh para sekretaris camat dan para sekretaris dinas/badan se-Kabupaten Subang dan Kepala Bagian Humas Setda, H. Momon Ismono, S.Sos.
 
Salah seorang narasumber yaitu Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI) Diskominfo Prov. Jabar, Karso Saminnurahmat, M.M. menyampaikan tentang hal-hal yang menyangkut keterbukaan informasi, diantaranya ialah kewajiban badan publik termasuk LSM.
 
Informasi yang dikeluarkan ada yang bersifat serta merta harus disebarkan dan informasi yang berdasarkan permintaan masyarakat. Informasi disebarkan diminta atau tidak melalui sarana komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat, diantaranya bisa melalui web. Informasi tersebut harus diupdate paling lambat 6 bulan sekali.

Kriteria yang perlu disebarkan berkala berkaitan dengan Badan Publik wajib diumumkan seperti laporan keuangan. Diantara informasi tersebut ada yang dikecualikan atau boleh ditutup. Mengenai informasi yang dikecualikan menurut UU KIP pasal 17 ada 10 parameter diantaranya ialah informasi yang dapat membahayakan negara, menghambat proses penegakkan hukum, informasi yang dapat menghambat persaingan yang sehat, informasi yang mengancam ketahanan ekonomi nasional dan informasi yang berkaitan dengan hak pribadi. Jika pribadi yang bersangkutan keberatan dipublikasi maka hal tersebut dilindungi UU.
 
”Maka dari itu diperlukan kemampuan untuk memilah informasi yang akan disebarkan,” ujar Karso. Selanjutnya kata Karso, informasi yang bisa dikecualikan ialah informasi yang masih dalam proses atau informasi yang belum didokumentasikan. ”Mengenai informasi yang belum dikuasai atau dalam proses dan belum didokumentasi berhak ditolak,” jelasnya.
 
Sedangkan narasumber lainnya ialah Drs. Lukita Harjana, M.Si., Kepala Bidang Telematika dan Pos dan Telekomunikasi Diskominfo Kab. Subang yang menjelaskan tentang situasi kondisi pelayanan informasi yang ditangani oleh Pemkab Subang melalui PPID.
 (Diskominfo / Bag. Humas)
 
 
Copyright © 2010 Pemerintah Kabupaten Subang - Diskominfo