Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu

  • Dibaca: 814 Pengunjung
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu

Sejarah

1.   Undang-Undang Nomor  14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1968,  tentang  Pembentukan Kabupaten Purwakarta   dan Kabupaten  Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-DaerahKabupatenDalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;

2.   Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4.   Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5.   Peraturan DaerahKabupaten Subang Nomor 8Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

6.   Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;

Visi

“Terwujudnya Iklim Investasi yang Berdaya Saing Untuk Mendorong Kemandirian Daerah”

Misi

1.  Meningkatkan Pemerataan Investasi;

2.  Menjaga Harmonisasi dan Koordinasi di Bidang Investasi;

3.  Meningkatkan Kualitas Pelayanan Investasi.

Tugas Pokok

Tugas Pokok dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.

Fungsi

1.  Perumusan kebijakan tekhnis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2.  Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;

3.  Pembinaan dan Pelaksanaan kegiatan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4.  Pengelolaan Administrasi umum, meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan barang daaerah.

Tupoksi Seluruh

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Struktur Organisasi

Link File Pegawai

10f08-asn-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-2019.pdf

Instansi Terkait Lainnya