Dinas Perhubungan

  • Dibaca: 911 Pengunjung
Dinas Perhubungan

Sejarah

1.  Undang-Undang Nomor  14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1968,  tentang  Pembentukan Kabupaten Purwakarta   dan Kabupaten  Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-DaerahKabupatenDalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;

2.  Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Taahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5.  Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;

6.  Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas.

Visi

“Terwujudnya Keberdayaan Masyarakat Transportasi Pada Tahun 2016”

Misi

1.  Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparat sesuai kebutuhan sektor perhubungan;

2.  Menyelenggarakan proses pelayanan masyarakat sesuai spesifikasi teknis sektor perhubungan;

3.  Mengembangkan sistem informasi dan manajemen perhubungan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

4.  Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dengan mendorong     peran serta masyarakat dengan segenap stake holder;

5.  Mewujudkan sektor perhubungan sebagai sektor pendukung keberdayaan masyarakat Kabupaten Subang.

Tugas Pokok

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten

Fungsi

1.    Perumusan kebijakan teknis dibidang   perhubungan;

2.    Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati ;

3.    Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dibidang perhubungan;

4.    Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan, dan Barang Daerah serta perlengkapan dinas.

Tupoksi Seluruh

TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN

Struktur Organisasi

Link File Pegawai

d27d3-asn-dinas-perhubungan-2019.pdf

Instansi Terkait Lainnya