Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

  • Dibaca: 1119 Pengunjung
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sejarah

1.   Undang-Undang Nomor  14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1968,  tentang  Pembentukan Kabupaten Purwakarta   dan Kabupaten  Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-DaerahKabupatenDalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;

2.   Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Taahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4.   Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5.   Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;

6.   Peraturan Bupati Kabupaten Subang Nomor 66Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang.


 

Visi

Terwujudnya Desa yang Maju dan Mandiri melalui Peningkatan Pengelolaan Pemerintahan Desa yang Baik dan Peningkatan Partisipasi Masyarkat Tahun 2018

Misi

1.    Meningkatkan kemampuan Aparatur Desa dalam Pengelolaan Pemerintahan Desa;

2.    Meningkatkan peran serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pembangunan Desa dan Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat;

3.    Mengembangkan usaha Ekonomi Masyarakat, menggali potensi Produk Unggulan Desa dan Keswadayaan Masyarakat;

4.    Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desamempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadikewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.

Fungsi

1.   Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

2.   Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desasesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati ;

3.   Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

4.   Pengelolaan administrasi umum meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan dan barang daerah.

Tupoksi Seluruh

FILE TUPOKSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Struktur Organisasi

Link File Pegawai

113d9-asn-dinas-pemberdayaan-masyarakat-dan-desa.pdf

Instansi Terkait Lainnya