Badan Keuangan dan Aset Daerah

  • Dibaca: 1953 Pengunjung
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sejarah

1.   Undang-Undang Nomor  14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1968,  tentang  Pembentukan Kabupaten Purwakarta   dan Kabupaten  Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-DaerahKabupatenDalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;

2.   Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Taahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4.   Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5.   Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;

6.   Peraturan Bupati Kabupaten Subang Nomor 72 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPKD Kabupaten Subang.

Visi

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Dinamis dan Akuntabel dalam Menunjang Visi Misi Kabupaten Subang

Misi

1.  Meningkatnya Pendapatan Daerah;

2.  Tertibnya Penyusunan Anggaran;

3.  Terciptanya Pelayanan Administrasi Keuangan;

4.  Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel;

5.  Tercatatnya Aset Daerah;

6.  Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Profesional.

Tugas Pokok

  Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Mempunyai Tugas Pokok Yaitu Melaksanakan Kewenangan Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang meliputi:

 

1.    Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

2.    Menyusun rancangan APBD dan Perubahan APBD;

3.    Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

4.    Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta

5.    Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Fungsi

1.     Perumusan kebijaksanaan dan pedoman pelaksanaan APBD;

2.     Pengesahan DPA SKPD / DPPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah / Dokumen Pelaksanaan Perubahan);

3.     Pengendalian pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);

4.     Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

5.     Pelaksanaan pemungutan pajak daerah;

6.     Penetapan SPD (Surat Pajak Daerah);

7.     Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

8.     Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

9.     Penyajian informasi keuangan daerah;

10.  Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;

11.  Pengkoordinasian dan pengawasan atas pekerjaan pendapatan daerah;

12.  Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan umum, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan perlengkapan dinas.

Tupoksi Seluruh

TUPOKSI BKAD.pdf

Struktur Organisasi

Link File Pegawai

27fab-asn-badan-keuangan-dan-aset-daerah-2019.pdf

Instansi Terkait Lainnya