Inspektorat Daerah

  • Dibaca: 827 Pengunjung
Inspektorat Daerah

Sejarah

1.   Undang-Undang Nomor  14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1968,  tentang  Pembentukan Kabupaten Purwakarta   dan Kabupaten  Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-DaerahKabupatenDalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;

2.   Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Taahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4.   Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5.   Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/2209/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya ;

6.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah dan angka kreditnya;

7.   Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;

8.   Peraturan Bupati Subang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi  Perangkat Daerah Inspektorat Daerah.

 


 

Visi

Terwujudnya Inspektorat Daerah yang mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta akuntabel.”

Misi

1.  Mendorong terwujudnya akuntabilitas SKPD;

2.  Meningkatkan koordinasi pengawasan;

3.  Memantapkan proses audit;

4.  Meningkatkan dukungan pencegahan dan penindakan Tipikor;

5.  Optimalisasi ketersediaan sarana dan prasarana Audit.

Tugas Pokok

Inspektorat mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Fungsi

1.    Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

2.    Perumusan Perencanaan Program Pengawasan;

3.    Pelaksanaan pengawasan Internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya ;

4.    Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;

5.    Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten;

6.    Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;

7.    Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan.

Tupoksi Seluruh

TUPOKSI IRDA

Struktur Organisasi

Link File Pegawai

06fb2-asn-irda-2019.pdf

Instansi Terkait Lainnya