Badan Pendapatan Daerah

  • Dibaca: 864 Pengunjung
Badan Pendapatan Daerah

Sejarah

  1. Undang-Undang Nomor  14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1968,  tentang  Pembentukan Kabupaten Purwakarta   dan Kabupaten  Subang, dengan Mengubah UndangUndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun  2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang.

Visi

"Terwujudnya Pelayanan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Transparan, Dinamis dan Akuntabel Menuju Struktur Pendapatan yang Kuat dan Mandiri"

Misi

1. Terciptanya struktur pendapatan yang kuat dalam mendukung pembiayaan pembangunan.

2. Terwujudnya pelayanan prima yang transparan, dinamis dan akuntabel

3. Terpenuhinya pembiayaan pembangunan yang mandiri

Tugas Pokok

Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Pendapatan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten

Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupat;

3. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pendapatan Daerah;

4. Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan dan barang daerah.

 

Tupoksi Seluruh

TUPOKSI BAPENDA.pdf

Struktur Organisasi

Link File Pegawai

315b0-asn-bapenda-2019.pdf

Instansi Terkait Lainnya

Nama Pimpinan : Dadang Kurnianudin
Jabatan : Kepala Badan
Telepon : (0260) 4245054
Alamat : Jln. Letjen S. Parman No 3