Satuan Polisi Pamong Praja

  • Dibaca: 3301 Pengunjung
Satuan Polisi Pamong Praja

Sejarah

1.    Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang  Nomor  4  Tahun  1968,  tentang  Pembentukan Kabupaten Purwakarta   dan Kabupaten  Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-DaerahKabupatenDalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;

2.    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5.    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja ;

6.    Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 Tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil Penertiban Pelaksanaan Sistim HANKAMRATA ;

7.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja ;

8.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat ;

9.   Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;

10.  Peraturan Bupati Kabupaten Subang Nomor 32 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas.

 


 

Visi

Terwujudnya Sat.Pol PP yang handal dan profesional dalam bidang Trantibum dan penegakan Perda dalam menunjang Pembangunan Kabupaten Subang yang berbasis Gotong-Royong

Misi

1.  Meningkatkan kuantitas/kualitas Sumber Daya Aparatur dan Non Aparatur sesuai dengan kebutuhan Kantor Sat.Pol.PP Kabupaten Subang;

2.  Menciptakan masyarakat yang tentram dan tertib, serta mendorong / memotivasi peran serta masyarakat dan segenap stakeholder;

3.  Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk ketentraman, ketertiban umum dan penegakan Perda;

4.  Mewujudkan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Kebijakan Bupati lainnya;

5.  Mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan penegakan Peraturan Daerah sebagai sektor pendukung keberdayaan masyarakat Subang.

Tugas Pokok

Memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelaksanaan urusan rumah tangga Daerah di bidang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban.

Fungsi

1.    Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;

2.    Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah;

3.    Pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

4.    Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

5.    Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dengan Kepolisian Resort Subang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan/atau instansilainnya;

6.    Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah  dan Peraturan Kepala Daerah;

7.    Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Tupoksi Seluruh

FILE TUPOKSI SATPOL PP DAN DAMKAR.pdf

Struktur Organisasi

Link File Pegawai

3363a-asn-satuan-polisi-pamong-praja-2019.pdf

Instansi Terkait Lainnya