Kecamatan Cipunagara

  • Dibaca: 597 Pengunjung
Kecamatan Cipunagara

Sejarah

1.      Undang-Undang Nomor  14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.

2.      Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

3.      Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4.      Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5.      Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;

6.      Peraturan Bupati Subang Nomor 34 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan.

Visi

Terwujudnya kecamatan Cipunagara sebagai daerah Agrobisnis, Agrowisata dan Pariwisata yang berwawasan lingkungan dan religius serta berbudaya melalui pembangunan berbasis gotong royong pada tahun 2028.

Misi

(a) Mewujudkan Sumber Daya Masyarakat yang mampu mandiri serta berdaya saing tinggi, memiliki keimanan dan ketaqwaan;(b) Memanfaatkan potensi agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan sumber daya alam secara arif berdasarkan tata ruang berwawasan lingkungan, berdaya saing dan berkelanjutan; (c) Meningkatkan aparatur yang profesional, berdaya guna dan bebas KKN serta komitmen kepada penegakan supremasi hukum dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; (d) Meningkatkan pola kemitraan gotong royong dan keterpaduan antar pelaku pembangunan guna mewujudkan Cipunagara sebagai daerah Agrobisnis, Agroindustri dan Pariwisata yang berwawasan lingkungan.

Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas pokok mengkoordinir penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan atau Kelurahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan.

Fungsi

1.     Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

2.     Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3.     Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan        ketertiban umum;

4.     Pengkoordinasian kegiatan pelayanan publik;

5.     Pengkoordinasian kegiatan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;

6.     Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

7.     Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

8.     Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

9.     Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

10.Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;

11.Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

12.Penyelenggaraan teknis administratif ketatausahaan;

13.Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tupoksi Seluruh

tupoksi seluruh.pdf

Struktur Organisasi

/assets/CKImages/files/Kecamatan(21).pdf

Link File Pegawai

file_pegawai_164389.pdf

Instansi Terkait Lainnya