Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

  • Dibaca: 10015 Pengunjung
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Sejarah

1.Undang-Undang Nomor  14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1968,  tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten  Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat ;

2.    Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3.    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Taahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5.    Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

7.    Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor3Tahun2015tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

8.    Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;

9.    Peraturan Bupati Subang Nomor 32Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas.

Visi

“Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Akurat, Pasti dan BertanggungJawabTahun 2018”

Misi

1.    Mewujudkanpengelolaanadministrasikependudukan yang tertib, akurat dan berbasis data base yang berkualitas;

2.   Meningkatkancakupanpelayananpenerbitandokumenkependudukandanpencatatansipildengansumberdayamanusia yang professional dalampendayagunaan data danteknologiinformasi;

3.   Meningkatkan sarana dan prasarana layanan administrasi kependudukan dengan menggunakan teknologi informasi yang berkelanjutan;

4.   Memanfaatkan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penunjang suksesnya pembangunan di daerah.

Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati dan Menteri  Dalam Negeri Republik Indonesia dalam melaksanakanurusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Fungsi

1.    Penyusunan program dan anggaran ;

2.    Pengelolaan keuangan;

3.    Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara ;

4.    Pengelolaan urusan ASN;

5.    Penyusunan perencanaan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

6.    Perumusan kebijakan teknis dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

7.    Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

8.    Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

9.    Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

10.Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;

11.Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

12.Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

13.Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;

14.Pelaksanaan kegiatan penatausahaan DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil;

15.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tupoksi Seluruh

FILE TUPOKSI DINAS  KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Struktur Organisasi

Link File Pegawai

b103b-asn-disduk-2019.pdf

Instansi Terkait Lainnya